 |
| Ilustrasi kerajaan (freepik.com) |
Kalimantana.id, Sejak Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura menyerahkan kekuasaan kepada Republik Indonesia, wilayah Kutai Raya yang kini masuk provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, terbagi dalam beberapa kabupaten yang berada di bawah pemerintahan Republik Indonesia.
Pada pemerintahan republik, tak diperbolehkan berdirinya kerajaan. Kecuali untuk kepentingan pelestarian budaya dan menghormati hak-hak adat, maka eksistensi sebuah kerajaan tak diperkenankan.
Pertengahan 2020, satu kerajaan ditumbangkan oleh pemerintahan republik. Kerajaan di timur Kutai itu berdiri bukan atas dasar pengakuan eksistensi kedaulatan wilayah, tapi lebih pada organisasi bawah tanah.
Pucuk-pucuk pimpinannya, bahkan memegang jabatan mentereng di republik ini. Sungguhlah pasti mereka punya darah biru. Bagaimana tidak, mereka bisa menerapkan gaya monarki pada republik yang menganut demokrasi ini.
Pertanyaan selanjutnya, apakah kejam perilaku republik memupus ambruk kerajaan kecil yang sedang bertumbuh ini ?
Apalagi, dalih yang disandingkan adalah kata penyelamatan. Kita tentu mafhum, dalam dekade pasca reformasi 1998, produk-produk demokrasi sebenarnya juga tak jauh dari kepentingan dan transaksional.
Lalu, dengan sapu yang juga tidak bisa dibilang bersih, apakah bisa kita membersihkan lantai yang kotor ?