.jpg) |
| Ilustrasi |
Kontroversi seputar pemangkasan anggaran Beasiswa Kalimantan Timur (BKT) tahun 2024, yang turun drastis dari Rp504 miliar menjadi Rp200 miliar, memunculkan pertanyaan mendalam tentang komitmen pemerintah terhadap pendidikan di daerah. Meskipun Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim, Akmal Malik, sudah memberikan klarifikasi bahwa dirinya tidak pernah terlibat langsung dalam pengurangan anggaran tersebut, persoalan ini tetap menjadi bahan diskusi yang penting.
Klarifikasi dan Kenyataan
Akmal Malik menegaskan bahwa dirinya tidak pernah cawe-cawe atau ikut campur dalam proses penganggaran, bahkan menyatakan bahwa tanggung jawab sepenuhnya ada di tangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Pernyataan ini mengesankan bahwa pengurangan anggaran bukanlah hasil dari intervensi langsung dari Pj Gubernur, melainkan murni karena kondisi keuangan daerah yang sedang mengalami penurunan, terutama akibat penurunan total APBD dari Rp27 triliun menjadi Rp22,19 triliun.
Namun, di tengah klarifikasi ini, fakta bahwa lebih dari separuh anggaran beasiswa dipotong tentu mempengaruhi banyak pihak, terutama 248 ribu calon penerima yang kini harus gigit jari. Bagi mereka, alasan apapun yang diberikan oleh pemerintah tetap akan sulit diterima ketika kesempatan pendidikan mereka terancam.
Tantangan Keberpihakan terhadap Pendidikan
Kita perlu bertanya, apakah pengurangan anggaran ini mencerminkan prioritas pemerintah? Di satu sisi, pemotongan anggaran bisa dimaklumi karena berbagai alasan teknis, seperti turunnya pendapatan daerah. Namun, di sisi lain, ini bisa dianggap sebagai bukti kurangnya keberpihakan pemerintah terhadap sektor pendidikan. Beasiswa bukan sekadar bantuan finansial; ini adalah investasi dalam masa depan generasi muda, yang seharusnya menjadi prioritas utama.
Lebih jauh lagi, potongan anggaran ini terjadi di tengah peningkatan kebutuhan pendidikan. Ketika biaya pendidikan semakin mahal, dan semakin banyak siswa berprestasi namun kurang mampu yang mengandalkan beasiswa untuk melanjutkan studi, pemotongan ini bisa menjadi penghambat bagi upaya peningkatan kualitas SDM di Kaltim.
Menimbang Langkah Pemerintah
Perlu ada keseriusan dari pemerintah daerah untuk mempertimbangkan ulang prioritas alokasi anggaran. Jika pendidikan adalah prioritas, mestinya pengurangan anggaran beasiswa bisa dihindari atau minimal dikompensasi melalui program lain. Tidak cukup hanya menyatakan bahwa “semua sesuai aturan” atau “tidak ada intervensi”. Pemerintah perlu menunjukkan upaya konkret untuk menambal kekurangan ini, misalnya dengan memperkuat sinergi dengan pihak swasta atau menggali sumber pendanaan lain.
Pj Gubernur Akmal Malik juga sebaiknya lebih proaktif dalam mencari solusi. Meskipun klaim bahwa ia tidak terlibat langsung dalam penentuan anggaran bisa dibenarkan secara teknis, masyarakat mengharapkan pemimpin yang mampu menyelesaikan masalah, bukan sekadar meluruskan tudingan. Menjaga stabilitas politik menjelang Pilkada 2024 memang penting, namun tidak kalah pentingnya memastikan bahwa hak masyarakat, terutama di bidang pendidikan, tetap terjaga.
Kesimpulan
Penurunan anggaran Beasiswa Kaltim Tuntas 2024 bukanlah sekadar masalah teknis atau politis, melainkan sebuah krisis keberpihakan terhadap pendidikan. Pemerintah Provinsi Kaltim harus memperjelas prioritasnya, dan memastikan bahwa pendidikan tetap menjadi salah satu pilar utama pembangunan daerah. Klarifikasi memang penting, namun yang lebih mendesak adalah langkah nyata untuk meminimalkan dampak dari pemotongan anggaran ini, agar hak anak-anak Kaltim untuk mendapatkan akses pendidikan yang layak tidak dikorbankan.
Note: Tulisan ini merupakan kiriman dari pembaca dan Sobat Kalimantana, isi dan seluruh hal yang terdapat dalam tulisan ini merupakan tanggung jawab penulis.
_____________________________________________________
